Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2018
RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL (RAKERKESNAS) 2018 Internasional Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD) City- Tangerang menjadi tempat dihelatnya hajat besar nasional bidang kesehatan yaitu Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas). Kegiatannya berlangsung pada tanggal 5-8 Maret 2018. Kegiatan ini diikuti sekitar 1800 orang, yang berasal dari 34 provinsi dan kabupaten/kota se- Indonesia. Pesertanya terdiri dari pejabat eselon II dan III kesehatan baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tak ketinggalan jajaran kesehatan Provinsi Bengkulu juga turut hadir dalam Rakerkesnas ini. Mereka antara lain : 1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu bersama Kepala Bidang Kesmas, P2P, dan Yankes; 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota beserta Sekretaris dan Kepala Bidangnya; 3) Direktur RSUD M. Yunus beserta Kepala Bidangnya; serta 4) Direktur RSUD Kabupaten/Kota. Rakerkesnas dimulai tanggal 5 Maret 2018 dengan kegiatan utama berupa Pembahasan isu strategis terkait kebijakan kesehatan pada Rakerkesnas 2018 terdiri dari: 1) Paparan dari Kab/kota terkait Eliminasi TBC, Peningkatan Mutu Imunisasi dan Pencegahan Stunting dengan Pembicara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2) Paparan kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan status capaian program stunting (before and after best pactise); 3) Paparan kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan status capaian program Eliminasi TBC (before and after best practise); 4) Paparan kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan status capaian program Imunisasi (best practise); 5) Koordinasi pusat dan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Selasa, 6 April 2018 pukul 08.30 Wib. Rakerkesnas secara resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. Dr. dr. Nila FA Moeloek, mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam rangka Mewujudkan Universal Health Coverage melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Penurunan Stunting dan Peningkatan Kualitas Hidup serta Mutu Imunisasi”. Mengawali sambutannya, Menkes menyampaikan terjadinya perubahan paradigma kesehatan yang lebih mengedepankan upaya promotf dan preventif. Saat ini terjadi peningkatan yang sinifikan terhadap penyakit tidak menular (PTM). Menurutnya pola pengeluaran makan 2016, rokok merupakan pengeluaran terbesar dibanding beras dan kacang-kacangan. Beliau juga bercerita tentang uneg-unegnya yang disampaikan kepada presiden waktu pembukaan perusahaan yang membuat bahan baku kimia menjadi bahan baku biologi, bahwa banyak masyarakat yang terkena penyakit tidak menular seperti dibetes yang biaya pengobatannya lumayan besar sehingga BPJS kuwalahan dalam hal pembiayaan pengobatan. Pak Presiden pun memahami hal ini sehingga lahirlah Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas. Masalah kesehatan sebenarnya berada di hilir, kalau di sekitarnya berperilaku sehat, kesehatan hanya mendukung sekitar 20%. Hasil riset etnograpis yang menampilkan suku Muyu di Mereauke, disana kalau seseorang ibu mau melahirkan diasingkan diletakkan di tengah hutan diitinggal sendiri tanpa ada yang menemani atau membantu pertolongan persalinan. Coba bayangkan kalau saya melahirkan namun suami saya tidak datang menemani, tentu seumur hidup tidak saya tegur. Mengenai Tuberculosis. apakah kita hanya mengobati atau TOSS saja, saya kira selain itu kita perlu air bersih, gizi yang baik, rumah yang asri dengan ventilasi dan perilaku hidup sehat yaitu Germas. Bagaimana menurunkan stunting atau kerdil. Saya berterima kasih karena ini sudah menjadi perhatian Bapak Presiden dan menjadi perhatian lintas Kementerian Germas sudah ikut dan sekarang sudah masuk ke Kementerian Desa Tertinggal dengan program padat karya, kalau masyarakat punya pekerjaan dan uang pastilah akan memberikan asupan gizi yang baik. Standar pelayanan minimal (SPM), yang berperan menilai kinerja kepala daerah termasuk kesehatan. Karena era desentralisasi maka kami dari pusat pasti akan mendampingi , oleh karena itu pada waktu pertemuan dengan binwil masing-masing daerah mempunyai kekhususan permasalahan dan penanganan. Bonus demokrapi 2030 akan menjadi berkah, jika anak-anak muda kita tumbuh menjadi produktif tentu akan mendapatkan kesempatan untuk hidup yang baik, maka kita yang lansia dan anak-anak kecil yang tidak produktif, tentu akan mendapat kesempatan hidup yang baik. Semoga kita dapat bergandengan tangan baik dari pimpinan sampai tenaga kesehatan di bawah, revolusi mental kita lakukan dengan membuat manusia kita menjadi manusia yang cerdas, sehat dan mandiri. Setelah membuka acara secara resmi Menkes didampingi Pejabat Tinggi Madya Kemenkes RI mengunjungi stand pameran kesehatan yang diikuti dari 34 provinsi dan Institusi Kesehatan Kemenkes RI. Selanjutnya paparan tentang: 1) Arah Kebijakan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas; 2) Panel 1 Intervensi Determinan dan Berbasis Bukti dalam Upaya Percepatan : (1 Eliminasi Tuberculosis yang disampaikan Pakar eliminasi TB 1 dr. Pandu Riono, MPH, PhD dari FKM Universitas Indonesia, disampaikan oleh Dr. dr. Tri Yunis Miko, M.Sc. dari FKM Universitas Indonesia, Peningkatan Cakupan Mutu Imunisasi, Penanganan Stunting disampaikan oleh Dr. Dewi Permiasih dari Badan Litbangks Kemenkes RI. Berikutnya Kebijakan dan Strategi Percepatan Eliminasi TBC, Penurunan Stunting dan Peningkatan Cakupan serta Mutu Imunisasi yang disampaikan oleh Dirjen P2P Kemenkes RI. Diskusi Kelompok Binwil yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direkktur Jenderal/Kepala Badang. Dipenghujung acara diselenggarakan Dialog Interaktif Program Bidang Kesehatan bersama Menteri Kesehatan yang didampingi seluruh Eselon I. Berikut ini Rangkuman Hasil Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2018: 1. Rapat Kerja Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan(Rakerkesnas) Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 5 – 8 Maret 2018 dan dibuka oleh Menteri Kesehatan, diikuti peserta pusat, peserta daerah dan UPT berjumlah sekitar 1.800 orang. 2. Tema Rakerkesnas 2018 adalah Sinergisme Pusat dan Daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Penurunan Stunting dan Peningkatan Cakupan serta Mutu Imunisasi, dengan pokok bahasan sebagai berikut: a. Percepatan Eliminasi Tuberculosis dengan pokok bahasan: Missing Cases, Compliance dan MDR-TB. b. Penurunan Stunting dengan pokok bahasan : Pencegahan dan Intervensi. c. Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi dengan pokok bahasan : Peningkatan Cakupan, Peningkatan Mutu Imunisasidan Penguatan Surveilans. 3. Pra-Rakerkesnas dan diskusi binwil menghasilkan pokok-pokok sebagai berikut: A. Perlunya penanganan TBC yang lebih serius untuk menjangkau kasus yang belum terdeteksi, melalui PIS-PK termasuk pelacakan kasus gizi, Pemberdayaan masyarakat melalui kader dalam Penanggulangan TBC, Perluasan penemuan kasus pada kelompok berisikoseperti pada Warga Binaan Rutan/Lapas, Sekolah Berasrama, Masyarakat yang tinggal di Lingkungan Padat Kumuh. Sedangkan untuk yang belum dinotifikasidapat dilakukan melalui : Pemantapan pelaksanaan Public Privat Mixdi mana peran kepemimpinan Kadinkes Kabupaten/Kota sangat penting, Validasi data kasus TBC di tingkat layanan oleh Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan law enforcement tentang kewajiban untuk melaporkan kasus TBC (mandatory notification) yang dirawat sesuai dengan Permenkes no. 67 tahun 2016 merupakan mekanisme yang harus diwujudkan.Sistim akreditasi RS seharusnya dikaitkan dengan: notifikasi kasus TBC dan dilaksanakannya pelayanan kasus TBC sesuai standar. Diperlukan regulasi setara Instruksi Mendagri kepada Gubernur/
