Penulis: ferrasica alkhana

memberikan perlindungan kepada anak dengan pemberian imunisasi maka cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata. Cakupan program yang tinggi ini harus diiringi dengan pelayanan yang berkualitas, pelayanan imunisasi yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang meliputi kapasitas petugas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang program imunisasi, sarana dan prasarana

Sistem Informasi Kesehatan yang ada di Provinsi Bengkulu diantaranya adalah berupa media cetak (buku) dan media elektronik yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang secara umum banyak dijumpai di Kabupaten maupun Kota. Pertemuan ini mempunyai tujuan antara lain : Terbangunnya suatu sistem informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip Efisiensi dan Efektifitas semaksimal

Ferrasica Alkhana

Ferrasica Alkhana

Rakerkesda  Provinsi Bengkulu merupakan kalender kerja tahunan  Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dalam pembangunan kesehatan di wilayah provinsi bengkulu. beberapa hari lalu Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu telah menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah Tingkat Provinsi  Tahun 2019  yang

Tanggal 15 September diperingati sebagai hari kanker limfoma sedunia. Hari ini diperingati untuk membantu orang agar lebih waspada terhadap kankernomor tujuh yang sering diderita orang Indonesia ini.   Kanker limfoma sendiri termasuk dalam jenis kanker darah yang menyerang limfosit atau kelenjar getah bening. Namun jenis kanker darah ini tak cuma kanker limfoma, tapi juga

UKBM atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat merupakan unit-unit kesehatan yang dikelola langsung oleh masyarakat, sudah sepatutnya mendapat manfaat dari kehadiran ADD. Seperti diketahui didesa sudah berkembang berbagai kegiatan UKBM seperti Poskesdes, Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu, Posmaldes, Pos TB dan sebagainya. Namun demikian perkembangan UKBM yang ada didesa hingga saat ini

With Program by SDK

Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) adalah Kementerian Kesehatan bersama dengan pemangku kepentingan (stake holders) terkait diantaranya pemerintah daerah, asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi rumah sakit daerah (ARSADA), dan pihak terkait lainnya. Pelaksana Program adalah Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI), baik ditingkat pusat maupun daerah yang dibentuk berdasarkan

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sehingga tersedia pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas sebagaimana yang telah diamatkan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Belanja DAK diprioritaskan