Selamat datang di Website Resmi

Analisis Kebijakan Kesehatan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

Oleh: Siska Fiany

  1. PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif KONTEKS KEBIJAKAN CONTENT KEBIJAKAN AKTOR KEBIJAKAN PROSES KEBIJAKAN

  2. Aktor Kebijakan 1. Pembuat, pelaksana dan Pengawas kebijakan : Pemerintah pusat yaitu Kementerian kesehatan RI. 2. Pelaksana kebijakan : Pemerintah provinsi yaitu Dinas Kesehatan Provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/kota yaitu Dinkes Kab/kota; Tempat kerja; Tempat sarana umum yaitu Fasilitas pelayanan kesehatan beserta tenaga kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat dan tempat sarana umum lainnya. 3. Sasaran kebijakan : Ibu melahirkan, bayi umur 0-6 bulan, keluarga bayi dan masyarakat. 4. Pihak yang dirugikan: Produsen susu formula

  3. Konteks Kebijakan Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada Bayi.

  4. Faktor situasional: Angka ASI Eksklusif 2010 di Indonesia sangat rendah yaitu hanya 15,3%. • Faktor struktural: Ibu yang berstatus wanita career kurang kesadarannya untuk meberikan ASI eksklusif pada anaknya • Faktor budaya: kebiasaan mayoritas ibu indonesia yang sudah memberikan makanan lain selain ASI sebelum bayi berumur 6 bulan. • Faktor Internasional: Deklarasi Innocenti di Florence, Italia tahun 1990 : menyatakan bahwa setiap negara diharuskan memberikan perlindungan dan dorongan kepada ibu agar berhasil menyusui secara eksklusif kepada bayinya Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif adalah ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi Bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena: 1. Kurangnya pengetahuan ibu 2. Kurangnya dukungan Keluarga 3. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif 4. Kurangnya dukungan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan produsen makanan bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya. Konteks Kebijakan

  5. Konten Kebijakan Tujuan : a. Menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; b. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan c. Meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

  6. Konten Kebijakan Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur: 1. Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 2. Air susu ibu eksklusif; 3. Penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya; 4. Tempat kerja dan tempat sarana umum; 5. Dukungan masyarakat; 6. Pendanaan; dan 7. Pembinaan dan pengawasan.

  7. Konten Kebijakan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut: a. Membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan; b. Melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut; c. Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui; d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan; e. Membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya; f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis; g. Menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam; h. Menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi; i. Tidak memberi dot kepada Bayi; dan j. Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

  8. Proses Perumusan Kebijakan • Identifikasi masalah dan isu: tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka gizi buruk di Indonesia. Upaya pemberian ASI Eksklusif merupakan salah satu upaya dalam menekan angka gizi buruk sehingga akan menekan angka kematian bayi serta kematian ibu. Didukung dengan adanya kesepakatan internasional yaitu: 1.Deklarasi Innocenti di Florence, Italia tahun 1990 : menyatakan bahwa setiap negara diharuskan memberikan perlindungan dan dorongan kepada ibu agar berhasil menyusui secara eksklusif kepada bayinya 2.Kode Internasional Pemasaran PASI diadopsi oleh WHA (World Health Assembly), tahun 1981

  9. Proses Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan : • Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan ASI, yang dicanangkan oleh Presiden RI pada Peringatan Hari Ibu ke 62 tahun 1990 diikuti oleh pencanangan Gerakan Masyarakat Peduli ASI pada tanggal 5 Agustus 2000 • Kepmenkes No. 237 tahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu (ASI) • Kepmenkes No. 450 tahun 2004 tentang Pemberian ASI Eksklusif pada bayi di Indonesia dibuah dari 4 bulan menjadi 6 bulan. Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta Keluarga agar ibu dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif. • Kemudian pada akhirnya disusunlah kebijakan yang Tercantum pada PP No 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Strategi program pemberian ASI Eksklusif dilakukan secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan.

  10. Pelaksanaan Kebijakan • Menurut dr Utami, ruang laktasi tidak terealisasikan karena kurangnya gerak dari masyarakat dan pemerintahan. Semua elemen, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja hingga praktisi kesehatan seharusnya ikut bertanggung jawab. Selain itu, banyak ibu yang tidak berani melapor karena takut kehilangan pekerjaan dan dipecat dari pekerjaannya. Sehingga ibu lebih merelakan anaknya mendapatkan susu formula. “Ini yang bahaya, apalagi kalau sampai ibu mengandalkan donor ASI,” katanya (http://life.viva.co.id/ ,21 agustus 2013).

  11. Pelaksanaan Kebijakan • Jum’at, 5 Juli 2013 − 16:28 WIB • Sindonews.com – Kesadaran pemilik perusahaan di Kulonprogo untuk menyediakan ruang laktasi sangat minim. Dari ratusan perusahaan, mulai skala kecil hingga besar, hanya 10 yang menyediakan ruang laktasi (Sodik, 2013).

  12. ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI PUSKESMAS BRANGSONG 02 KABUPATEN KENDAL Yuliana Saptiti Sari JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT 2013, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberian ASI di Puskesmas Brangsong kurang optimal. Petunjuk teknis SOP sudah tersedia di Puskesmas namun pelaksanaanya belum sesuai dengan SOP. Dana diambilkan dari dana BOK Gizi. Pelaksanaan program dilakukan dengan penyuluhan saat pemeriksaan di Puskesmas dan kegiatan Posyandu. Komunikasi dalam program kurang optimal, Alat peraga penunjang program sangat kurang. Watak atau sikap petugas yakni komitmen, respon, dan pemahaman dalam pelaksanaan program sudah baik.

  13. Implementasi Program ASI Eksklusif dan Peran Petugas KIA di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Durian Kec. Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara • Damanik, Dahlia Romince 6-Feb-2014 • Petugas KIA sebagai pemberi penyuluhan tentang ASI eksklusif tapi kenyataannya banyak petugas yang masih memiliki pengetahuan yang kurang tentang pentingnya pemberian ASI yang pertama kali keluar (kolostrum) walaupun jumlahnya sedikit, selanjutnya pengetahuan yang kurang tentang komposisi ASI dan belum dilatih tentang konseling menyusui dan kurangnya promosi ASI Eksklusif. • Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak ibu yang belum mengetahui apa itu ASI eksklusif dan mengapa harus 6 bulan pemberiannya. Dapat dilihat juga bahwa pengimplementasiannya masih sangat kurang dirasakan, karena petugas KIA dari puskesmas hanya melakukan penyuluhan di posyandu yang dilaksanakan tiap bulannya dan menurut beberapa informan bahwa terkadang petugas lupa menyampaikan bahwa bayi usia dibawah 6 bulan jangan diberi susu formula atau bahkan makanan tambahaan, jadi masih banyak ibu yang tidak mengetahui hal tersebut. • Implementasi program ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas Bandar Durian belum berjalan dengan maksimal antara lain juga disebabkan karena belum adanya aturan tertulis tentang pemberian ASI eksklusif dan diberi sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

  14. Proses Perumusan Kebijakan • Evaluasi Kebijakan: Mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala provinsi; Adanya sanksi Administratif bagi pelaksana kebijakan yang tidak mematuhi peraturan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin. • Tempat-tempat umum yang tidak menyediakan ruang laktasi bisa dikenakan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda Rp 300 juta (www.beritasatu.com).

  15. Evaluasi Kebijakan ASI eksklusif • Belum ada jurnal/penelitian tentang evaluasi PP No 33 Tahun 2012 • Namun terlihat peningkatan cakupan Angka ASI Eksklusif yaitu yang semula pada tahun 2010 di Indonesia hanya 15,3% meningkat menjadi 38% berdasarkan data riskesdas 2013.

  16. Evaluasi Kebijakan • The World Breast-Feeding Trends Initiatives Report yang dikeluarkan tahun 2010, menempatkan Indonesia di urutan ke-30 dari 33 negara yang disurvei dalam hal prevalensi pemberian ASI ekslusif. Posisi tersebut jauh di bawah negara-negara Afrika seperti Malawi, Ghana, dan Zambia yang tingkat pembangunannya tidak sebaik Indonesia (www.beritasatu.com), 25 januari 2012 ) • Angka cakupan ASI Esklusif di Indonesia berdasarkan hasil riskesdas tahun 2013 adalah sebesar 38%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 − 13 =