Latar Belakang

Dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community 2015 (AEC 2015) diperlukan komitmen bersama negara-negara anggota ASEAN uang diwujudkan dalam perundingan terutama di sektor jasa kesehatan. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan terhadap penyediaan (supply) pelayanan jasa oleh profesional asing dan penyedian jasa pelayanan yang tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara, dimana salah satunya diatur dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA).

Sampai saat ini terdapat tiga MRA dalam bidang kesehatan yang telah ditandatangani yaitu MRA on Nursing Services, MRA on Medical Practitioners dan MRA on Dental Practitioners. Tiga prinsip kegiatan dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) adalah :

  • Melakukan tukar menukar informasi yang berhubungan dengan tenaga kesehatan di negara masing-masing, dengan melakukan publikasi website tentang standar dan prosedur registrasi dan domestic regulation masing-masing negara ASEAN. Tukar menukar informasi tentang best practices atau pengalaman terbaik dari suatu negara ASEAN.

 

  • Memfasilitasi perpindahan/pergerakan para profesional kesehatan; dalam memfasilitasi pergerakan dan perpindahan para profesional di antara negara ASEAN maka para implementing bodies misalnya KKI dan Kemenkes akan berperan dalam registrasi dan melakukakn evaluasi terhadap tenaga kesehatan yang akan masuk ke negara ASEAN.

 

  • Melakukan capacity building melalui kunjungan kerja di masing-masing negara dan menghadiri konferensi antar negara ASEAN.

 

 

Mengingat sangat sensitifnya isu perpindahan tenaga kerja (termasuk tenaga kesehatan) dari suatu negara ke negara lain, maka penting dilakukan kesiapan untuk menyikapinya terutama menapis dan memverifikasi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) maupun non TKWNA yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Dalam menyikapi masuknya Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing (SDMK WNA) tersebut, hal terpenting yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah penguatan regulasi domestik (domestic regulation) terutama berkenaan dengan SDMK WNA ke Indonesia.

Salah satu regulasi domestik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dimana keberadaan TKWNA harus memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku. Pendayagunaan TKWNA di Indonesia dapat dilakukan dalam koridor alih ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 4 bidang kegiatan yaitu pelayanan kesehatan, bakti sosial, pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Dalam hal pendayagunaan SDMK WNA Bidang Manajerial di Fasyankes telah disusun pula peraturan Kepala Badan PPSDM Kesehatan No. HK.01.07/I.2/012151/2015 tentang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing Bidang Manajerial di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dan penting sekali dilakukan sosialisasi terkait Peraturan tentang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia termasuk peraturan dari lintas sektor terkait perijinan dan pemantauan/pengawasan SDMK/TK-WNA di Indonesia.

Tujuan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Peraturan Pendayagunaan SDMK WNA di Provinsi Bengkulu Tahun 2017 adalah :

  • Menyebarluaskan regulasi terkait Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing kepada stokeholder di daerah.

 

  • Meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing stokeholder di dalam pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Meningkatkan koordinasi terhadap implementasi perizinan, pembinaan dan pengawasan kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing secara terintegrasi di daerah.
  • Mendapatkan masukan terhadap regulasi yang telah ada dan hal-hal yang dipandang perlu bagi terselenggaranya keterpaduan antar stakeholder dalam mengimplementasikan peraturan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing di daerah.

 

Metode dan Pembiayaan

  1. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan menggunakan DIPA 012 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2017 dengan alokasi paket meeting fullday sebanyak 60 orang selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 s.d 11 April 2017.
  2. Daftar peserta undangan sebagai berikut :

Pelaksanaan

Hari I        : Tanggal 10 April 2017 Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pendayagunaan Tenaga

Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA)

Hari II      : Tanggal 11 April 2017 Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pendayagunaan Tenaga

Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA)

Narasumber :

  1. Nasumber Pusat :

2. Narasumber Provinsi :