LATAR BELAKANG

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
  3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
  4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang-undang Nomor 38 tentang Keperawatan
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 106/Menkes/SK/I/2004 tentang Tim SPGDT dan Pelatihan PPGD/GELS
  5. Kepmenkes RI Nomor 145/Menkes/SK/IX/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Gawat Darurat dan Bencana
  6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
  7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit
  8. Permenkes Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
  9. Permenkes Nomor 1171/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit
  11. Surat Meneteri Komunikasi dan Informasi Nomor 486/M.KOMINFO/09/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Penetapan Kode Akses Panggilan Darurat 119
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Gambaran Umum

Kegawatdaruratan dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan menimpa siapa saja. Pertolongan kepada pasien sejak di lokasi sampai menuju fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan cara yang benar dan tepat, jangan sampai memperburuk kondisi pasien. Penanganan pasien gawat darurat pra rumah sakit sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar lokasi kejadian juga masyarakat awam yang ada di lokasi saat kejadian berlangsung. Pos Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (Pos Yan Gadar Terpadu)/ Public Safety Center (PSC) merupakan unit penanganan pertama kegawatdaruratan sehari-hari di masyarakat yang diharapkan menjamin respon cepat dan tepat untuk mencegah kecacatan dan menyelamatkan nyawa, sesuai dengan ketentuan pada pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pembentukan dan pengembangan Pos Pelayanan Gawat Darurat Terpadu disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing daerah.

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit. Setiap rumah sakit pasti memiliki layanan IGD yang melayani pelayanan medis 24 jam. Saat ini di Indonesia sudah terdapat sebuah sistem penanganan kegawat daruratan baik sehari-hari maupun bencana yang dikenal dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat (SPGDT). Dimana sistem ini terdiri atas Sistem Penanggulangan Gawat Darurat sehari-hari sering disingkat dengan SPGDT-S dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Bencana sering disingkat dengan SPGDT-B. Pos Yan Gadar Terpadu merupakan salah satu pendukung dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dimana masyarakat dapat turut aktif dalam menghadapi kegawatdaruratan yang dapat terjadi sehari-hari maupun dalam keadaan bencana. Hal ini sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam Deklarasi Makassar Tahun 2000 yaitu terwujudnya Safe Community. Dengan adanya Inpres No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, dimana Kementerian Kesehatan berperan dalam pilar V yaitu penanganan pra dan pasca kecelakaan dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), semakin memperkuat pentingnya keberadaan Pos Yan Gadar terpadu di setiap kabupaten/kota.

Pelaksanaan SPGDT terus menerus dilakukan uji coba dan evaluasi, hasilnya terdapat berbagai hambatan diantaranya belum tersedia layanan telekomunikasi atau call center yang memberikan akses gratis kepada masyarakat. Kemudian tanggal 13 September 2012 melalui surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 486/M.KOMINFO/09/2012 menetapkan kode akses panggilan darurat 119 bahwa call center yang berlaku secara nasional sehingga masyarakat Indonesia dimana saja dapat mengakses langsung 119 (tanpa kode area) secara gratis.

Dengan terbentuk jejaring SPGDT melalui call center diperlukan penguatan SPGDT melalui peran pemerintah daerah untuk memulai penyiapan fasyankes dari pelayanan dasar sampai rujukan. Call center ini merupakan salah satu unsur pelayanan untuk mempermudah akses pelayanan penderita gawat darurat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapat pertolongan saat terjadi kondisi gawat darurat.

 

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kegawatdaruratan di Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan pengembangan jejaring SPGDT call center 119 yang meibatkan lintas program rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan di Provinsi Bengkulu. Untuk mendukung program tersebut diperlukan pertemuan pengembangan jejaring SPGDT call center 119.

TUJUAN

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan komitmen berbagai pihak terkait dalam SPGDT melalui call center 119 dan pembentukan Public Safety Center

(PSC) di Provinsi Bengkulu.

b. Tujuan Khusus

– Terbentuk tim jejaring SPGDT call center 119 di Provinsi Bengkulu

– Peningkatan pengetahuan SDM di pelayanan kesehatan rumah sakit terutama di Instalasi Gawat Darurat

– Pemberian pelayanan informasi tanggap darurat kepada masyarakat

– Terbentuknya Public Safety Center (PSC) di Provinsi Bengkulu

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dan dinas kesehatan kabupaten/kota serta Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.

STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dengan metode ceramah dan diskusi interaktif serta penyusunan rencana tindak lanjut.

b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Workshop Implementasi SPGDT melalui call center 119 dan pembentukan Public Safety Center (PSC) di Provinsi Bengkulu Tahun 2017 dilaksanakan di Hotel Madeline Bengkulu Jalan Bhakti Husada Lingkar Barat Kota Bengkulu selama 3 (tiga) hari pada Selasa s.d Kamis tanggal 14 s.d 16 Maret 2017.

PESERTA PERTEMUAN

Peserta Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Peserta Workshop Implementasi SPGDT melalui call center 119 dan pembentuk Public Safety Center (PSC) di Provinsi Bengkulu Tahun 2017 berjumlah 62 orang dengan rincian :

  1. Kabupaten Kepahiang 20 orang

Terdiri atas :

  1. Dinas Kesehatan

Dengan kriteria :

  1. Bagian Perencanaan   1 orang
  2. Bagian Pelayanan Kesehatan   4 orang
  3. RSUD Kepahiang

Dengan kriteria :

  1. Pihak Manajemen Rumah Sakit   1 orang
  2. Bagian Perencanaan Rumah Sakit  1 orang
  3. Bappeda Kab. Kepahiang   2 orang
  4. Polres Kepahiang   2 orang
  5. Kodim Kepahiang   2 orang
  6. Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Kepahiang   2 orang
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepahiang   2 orang
  8. Kabupaten Rejang Lebong, Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Utara, 16 orang

Kab. Muko-muko, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur,

Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Tengah (masing-masing kabupaten

Berjumlah 2 orang) terdiri atas :

  1. Rumah Sakit (pihak manajemen)   1 orang
  2. Dinas Kesehatan (bidang pelayanan kesehatan)   1 orang
  3. Peserta Provinsi dan Kota Bengkulu 26 orang

Terdiri atas :

  1. RSUD dr M. Yunus Bengkulu    1 orang
  2. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu    1 orang
  3. RSJKO Soeprapto Provinsi Bengkulu    1 orang
  4. RSUD Kota Bengkulu    1 orang
  5. RS Bhayangkara Jitra Bengkulu    1 orang
  6. RS DKT Bengkulu    1 orang
  7. RS Raflesia    1 orang
  8. RS Tiara Sella    1 orang
  9. RS Ummi    1 orang
  10. Peserta Lintas Sektor

Dengan rincian sebagai berikut :

  1. Bappeda Provinsi Bengkulu    1 orang
  2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah    1 orang
  3. Polda Bengkulu    1 orang
  4. Korem 041 Gamas    1 orang
  5. Dinas Pemadam Kebakaran    1 orang
  6. Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)    1 orang
  7. Peserta Lintas Program

Dengan rincian sebagai berikut :

  1. Seksi Surveilans dan Imunisasi    1 orang
  2. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan    1 orang
  3. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi    1 orang
  4. Seksi Pelayanan Kesehatan    7 orang
  5. Pusat Krisis Kesehatan Provinsi Bengkulu    1 orang

 

  1. NARASUMBER PERTEMUAN

Narasumber berasal dari :

a. Kementerian Kesehatan RI

  • Iin Dewi Astuty, MKK menyampaikan materi tentang :
  • Profil layanan kegawatdaruratan di Indonesia sebelum call center 119
  • Kebijakan SPGDT Call Center 119
  • Pelayanan SPGDT call center 119

b. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

 

  • H. Edriwan Mansyur, MM menyampaikan materi tentang Kebijakan Dinkes Provinsi Bengkulu dalam mendukung SPGDT Call Center 119

 

  • Nur Ikhlas, SKM menyampaikan materi tentang Pelaksanaan SPGDT di Provinsi Bengkulu
  • Astri Hernasari, MM menyampaikan materi tentang Konsep Gawat Darurat

 

c. Kepala UPT kegawatdaruratan PSC Surakarta Jawa Tengah

  • Indri Astuti Utami menyampaikan materi tentang proses pembentukan Public Safety Center (PSC)

 

  • Sunaryo, SKM, SST menyampaikan materi tentang proses pembentukan UPT kegawatdaruratan PSC Call Center 119 oleh Dinkes. Kab. Surakarta dan evaluasi serta implementasi UPT