LATAR BELAKANG

  1. DASAR HUKUM
  • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  • Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  • Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  • Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  • Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi;
  • Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0442/M.PPN/11/2010, Nomor SE-696/MK/2010, Nomor 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintahan Pusat;
  • Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.03.03/I.1/8906/2016 Perihal Pengajuan Usulan Kegiatan APBN-P dan DAK TA 2018 melalui aplikasi e-Planning Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan.

 

  1. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka meningkatan efektifitas, efesiensi transparansi dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Tingkat Pemerintahan Pusat maupun Daerah, perlu suatu prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran APBN harus berbasis pada working plan yang menitikberatkan pada peningkatan kinerja sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi upaya pencapaian indikator kinerja di tingkat pemerintah pusat. Dimana perencanaan yang baik harus mengikuti sebuah siklus yang terdiri dari perencanaan, penganggaran implementasi dan monitoring serta evaluasi.

Seluruh usulan perencanaan satker bersumber APBN Direktorat Jenderal Pembinaan Pelayanan Kesehatan sejak tahun Anggaran 2011 harus masuk melalui sistem aplikasi perencanaan elektronik yaitu e-planning Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melakukan Pertemuan Penyusunan E-Planning Program Yankes kepada Seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten/Kota yang pada akhirnya penggunaan aplikasi elektronik dalam proses perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (Evidance Based Planning).

PENERIMA MANFAAT

Dengan output provinsi melaksanakan Pertemuan Penyusunan Sipermon dan E-Planning Program Yankes Tingkat Provinsi yang dimaksudkan bertujuan untuk :

  1. Melaksanakan perencanaan berbasis bukti (evidance based planning) dalm bentuk data elektronik usulan yang terdiri dari kerangka acuan kerja dan atau data pendukung.
  2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government yang diimplementasikan melalui mekanisme usulan berjenjang pada tataran birokrasi (bottom up dan top down) dengan mempertimbangkan azas ketaatan, kelayakan dan kepatuhan.

 

Adapun penerima manfaat :

  • Kementerian Kesehatan RI Jakarta
  • Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota
  • Rumah sakit provinsi/kabupaten/kota
  • Sarkes lainnya

STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

  1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan adalah swakelola, paparan materi, tanya jawab, diskusi dan aplikasi software

  1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Matrik Pelaksanaan Kegiatan :

– Rapat Persiapan

– Pelaksanaan

– Penyusunan Laporan

KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu pencapaian kegiatan : Tahun Anggaran 2017

TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan di The Madeline Hotel(Jl. Bhakti Husada Lingkar Barat Bengkulu.

PESERTA PERTEMUAN

Peserta pertemuan Penyusunan Sipermon dan E-Planing Program Yankes Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2017 berjumlah 51 orang yang terdiri dari : 20 orang dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota masing-masing 2 orang dengan kriteria :

20 orang dari rumah sakit provinsi, kabupaten/ kota :

  • 1 orang Kepala Bidang yang membawahi Pelayanan Kesehatan (yankes)
  • 1 orang staf Seksi Perencanaan (bisa mengaplikasikan komputer)

 

Rumah sakit kabupaten/kota masing-masing 2 orang dengan kriteria :

20 orang dari Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten/Kota

  • 1 orang kepala Sub Bagian Perencanaan
  • 1 orang staf perencanaan yang bisa mengaplikasikan komputer

 

11 orang Peserta Provinsi terdiri dari :

  • RSUD M. Yunus Provinsi Bengkulu (2 orang)
  • RSJKO (2 orang)
  • Labkesda Provinsi Bengkulu (2 orang)

 

  • Staf Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu :
  1. Staf yang mengerjakan laporan rumah sakit online
  2. Staf yang mengerjakan laporan SIMAK
  3. Staf/penanggungjawab ASPAK
  4. Staf yang mengerjakan laporan e-monev
  • Staf seksi pelayanan kesehatan (2 orang)

NARASUMBER PERTEMUAN

  1. H. EDRIWAN MANSYUR, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Materi yang disampaikan yaitu tentang Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran.
  2. Purnomosidi, SKM, MPH selaku narasumber pusat dari Kemenkes RI. Materi yang disampaikan yaitu tentang Sipermon dan E-Planning
  3. Nur Ikhlas, S.Sos, SKM selaku Kasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Materi yang disampaikan yaitu tentang Pembahasan Satker Rumah Sakit
  4. Adni Bendru, SKM, M. Epid selaku Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dengan penyampaian materi tentang Pembahasan Satker Dinas Kesehatan.