Oleh: Supardi, Deva Deviza dan Remper Mahadio

Pada bulan Maret kita kedatangan tamu pusat dalam rangka pembinaan daerah bermasalah kesehatan. Mereka bertiga mendatangi Kabupaten Kaur dan Bengkulu Tengah dalam rangka analisa situasi dan mengumpulkan data awal guna menentukan model/inovasi ataupun langkah-langkah pembinaan guna mengentaskan daerah ini dari berbagai permasalahan kesehatan. Kami dari Provinsi Bengkulu mencoba mendapingi kunjungan dan pembinaan ini. Ternyata kabupaten sendiri bingung dengan program ini, apalagi kabupatennya disebut sebagai daerah yang bermasalah dengan kesehatan. Mereka bertanya-tanya apa sih yang melatarbelakangi kabupatennya merupakan daerah bermasalah kesehatan (DBK). Untuk itu melalui tulisan ini kami mencoba memberikan penjelasan.

Adanya  kesenjangan pencapaiannya target pembangunan antar daerah. Kesenjangan tersebut dibuktikan melalui suatu Riset Kesehatan Dasar yang diselenggarakan pada tahun 2007. Riset berbasis komunitas ini dengan kajiannya telah menetapkan 24 indikator yang disajikan menjadi suatu indeks yang pertama kali dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat setiap kabupaten/kota di Indonesia. Indeks tersebut adalah Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), yang erat hubungannya untuk menilai umur harapan hidup khususnya wilayah kabupaten/kota.

Dengan IPKM dapat diketahui bahwa kesenjangan yang terjadi bukan saja antara Daerah Indonesia Bagian Barat dengan Daerah Indonesia Bagian Timur, antara Daerah di Jawa dengan Daerah di Luar Jawa, antara Daerah Kaya dengan Daerah Miskin, Daerah yang memiliki Tenaga Kesehatan yang Cukup dengan Daerah yang memiliki Tenaga Kesehatan terbatas. Kesenjangan juga terjadi di Daerah sesama Jawa, sesama Bagian Timur Indonesia atau sesama Bagian Barat Indonesia, sesama Daerah Kaya, sesama Daerah Miskin, sesama Daerah yang memiliki Tenaga Kesehatan relatif baik; bahkan dengan kabupaten/kota yang berdekatan. Kondisi demikian memberikan keyakinan kepada Kementerian Kesehatan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang juga berpengaruh besar terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan di luar faktor-faktor ketenagaan, biaya, teknologi, geografi, dan sarana prasarana yang selama ini memperoleh perhatian yang lebih besar, dari berbagai pihak.

Di antara daerah dengan IPKM yang rendah, mungkin terdapat daerah yang secara ekonomi tidak miskin. Daerah yang memiliki IPKM rendah dan secara ekonomi juga miskin, maka memerlukan upaya khusus atas daerah tersebut. Daerah yang demikian itulah Kementerian Kesehatan menetapkannya sebagai Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).

Terdapat 10 Provinsi dimana lebih dari 50% dari jumlah kabupaten/kotanya masuk dalam kriteria IPKM yang perlu menjadi daerah prioritas. Provinsi inilah yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai daerah Prioritas perhatian. Dengan memberikan perhatian yang lebih, diharapkan terjadi peningkatan nilai IPKM di Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dalam kurun waktu yang telah disepakati. Diharapkan dapat terjadi peningkatan yang bermakna atas derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan kesenjangan antar Daerah yang semakin kecil.

Penanggulangan-DBK (P-DBK) telah menjadi salah satu upaya reformatif dan akseleratif dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014. P-DBK adalah upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis bukti, dilakukan secara bertahap di daerah yang menjadi prioritas bersama kementerian terkait, dalam jangka waktu tertentu dan sampai mampu mandiri dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang kesehatan seluas-luasnya.

Arah utama P-DBK yaitu upaya membantu Daerah untuk mengurai atau menghilangkan setiap penyulit agar dapat meningkatkan kegiatan pelayanan inovatif yang mampu mendorong peningkatan setiap indikator IPKM. Dengan memprioritaskan pencapaian indikator yang mempunyai bobot besar bagi peningkatan nilai IPKM maka semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) yang merupakan salah satu pilar dari tiga pilar pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.

Pelaksanaan P-DBK dipantau secara terus menerus dengan prosedur penelitian operasional dengan harapan diperoleh pola/model yang relatif reliable untuk dapat direplikasikan bagi daerah lain, atau dengan modifikasi yang sangat terbatas.

Mengingat rerata IPKM Kabupaten dan IPKM Kota berbeda secara bermakna, maka analisis untuk menentukan model intervensi perlu dipisahkan analisis untuk kabupaten dan analisis untuk kota. Kondisi ini pula yang menjadi acuan dalam menetapkan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).

  1. Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM diantara rerata sampai dengan – 1 (minus satu) simpang baku, tetapi mempunyai nilai kemiskinan (Pendataan Status Ekonomi/PSE) diatas rerata (masing-masing untuk kelompok kabupaten dan kelompok kota).
  2. Daerah Bermasalah Kesehatan Berat (DBK-B) adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM lebih rendah dari rerata IPKM – 1 (minus satu) simpang baku.
  3. Daerah Bermasalah Kesehatan Khusus (DBK-K) adalah kabupaten atau kota yang mempunyai masalah khusus, seperti misalnya yang terkait dengan:
    • Geografi, yaitu daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
    • Sosial budaya, yaitu tradisi atau adat kebiasaan yang mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan
    • Penyakit tertentu yang spesifik di daerah tersebut

Adapun lima kabupaten yang merupakan daerah bermasalah kesehatan di Provinsi Bengkulu antara lain:

  1. Kabupaten Kaur
  2. Kabupaten Bengkulu Selatan
  3. Kabupaten Seluma
  4. Kabupaten Bengkulu Utara
  5. Kabupaten Bengkulu Tengah