Oleh Rahmi Suswanti, SKM., MM

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu adanya pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut akan dapat terwujud jika didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan harus lebih berdaya guna dan berhasil guna dari segi kuantitas harus cukup seimbang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1212/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : KP.04.05.4.4.1226 Tanggal 3 Juni 2005.

Sebanyak 43.310 orang dokter, dokter gigi dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari 39.090 PTT dengan usia di bawah 35 tahun dan dengan usia di atas 35 tahun berjumlah 4.220 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39.090 peserta PTT yang berusia <35 tahun telah ditetapkan untuk menjadi calon aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (pemda) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2017.

“Berdasarkan hasil seleksi, seluruh PTT Kementerian Kesehatan yang mengikuti seleksi telah dinyatakan lulus semua”, tegas Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Dr Nila Farid Moeloek, SP.M(K), pada rapat kerja Menkes bersama komisi IX DPR RI di gedung Nusantara Jakarta, Senin (20/3).

Prestasi ini diapresiasi oleh ketua dan anggota komisi IX DPR RI, mengingat bahwa pengangkatan puluhan ribu tenaga kesehatan ke dalam formasi ASN bukanlah merupakan sebuah perkara mudah. Pada kesempatan tersebut, komisi IX DPR RI selanjutnya meminta agar Kemenkes meninjau kembali persyaratan batas usia penerimaan CPNS. Hal ini merupakan suatu keputusan yang dinantikan oleh 4.220 orang PTT Kemenkes yang berusia >35 tahun.

Dalam paparannya Menkes menerangkan bahwa PTT Kemenkes yang telah mengikuti seleksi seluruhnya akan diangkat menjadi ASN di lingkungan Pemda, yang mana sebanyak 39.090 PTT berusia <35 tahun diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), sedangkan 4.220 PTT yang berusia >35 tahun akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah. Pengangkatan tersebut menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang manajemen PPPK ditetapkan secara rinci, jumlah PTT yang berusia >35 tahun, terdiri dari dokter 86 orang, dokter gigi 32 orang dan bidan 4.102 orang.

“Sementara menunggu PP Manajemen PPPK ditetapkan, mereka akan tetap menerima gaji dan insentif dari Kemenkes sampai beralih statusnya menjadi PPPK Daerah”, tandas Menkes.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa proses pengangkatan CPNS di lingkungan pemerintah daerah dari PTT Kementerian Kesehatan sama sekali tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bila ditemukan terdapat oknum yang memungut biaya, segera laporkan kepada : Sapu Bersih Pungutan Liar melalui call center 082112131323, sms 1193 dan email lapor @saberpungli.id atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui nomor telepon (021) 25578389, SMS 08558575575 dan email pengaduan @kpk.go.id. untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimile (021) 5223002 dan alamat email kontak @kemkes.go.id.

Berikut data keberadaan Dokter, Dokter gigi dan Bidan PTT se-Provinsi Bengkulu Tahun 2016 terdiri dari 882 orang yaitu :

 

 

Data Keberadaan Dokter/Dokter Gigi/ Bidan PTT Kemenkes
Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2016
No Kab/Kota Profesi
Dokter  lulus tidak lulus dr. Gigi lulus tidak lulus Bidan lulus tidak lulus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Provinsi Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Kota Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bengkulu Selatan 10 10 0 1 1 0 132 127 5
4. Rejang Lebong 7 7 0 3 3 0 85 78 7
5. Bengkulu Utara 4 3 1 3 2 1 105 102 3
6. Seluma 4 0 4 8 0 8 119 118 1
7. Kaur 7 5 2 4 0 4 96 94 2
8. Mukomuko 4 1 3 1 1 0 32 29 3
9. Kepahiang 6 5 1 7 4 3 70 68 2
10. Lebong 8 4 4 2 1 1 29 29 0
11. Bengkulu Tengah 6 4 2 3 1 2 126 118 8
Jumlah Total 56 39 17 32 13 19 794 763 31
Sumber : Subbag Kepegawaian Dinkes Provinsi Bengkulu Tahun 2017

 

Berdasarkan data di atas jumlah dokter, dokter gigi dan bidan PTT Tahun 2016 se-Provinsi Bengkulu yang ikut tes CPNS yaitu sebanyak 882 orang dan yang lulus CPNS sebanyak 815 orang (92,4%) yang terdiri dari jumlah dokter yang lulus 39 orang dan yang tidak lulus 17 orang, dokter gigi yang lulus sebanyak 13 orang dan yang tidak lulus 19 orang, sedangkan bidan yang lulus sebanyak 763 orang dan tidak lulus 31 orang.

Dokter dan dokter gigi yang tidak lulus (36 orang) disebabkan karena mereka tidak mengusulkan untuk tes CPNS sedangkan bidan yang tidak lulus (31 orang) disebabkan karena mereka berumur >35 tahun.

Untuk pemberkasan seluruh dokter, dokter gigi dan bidan PTT berakhir pada Akhir Maret 2017. Jika lewat dari itu, dipastikan proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) terhambat. Kini seluruh BKD Kabupaten di Provinsi Bengkulu sedang melakukan input data di aplikasi yang disediakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Setelah itu BKD Kabupaten menunggu pemberkasan dari seluruh bidan dan dokter yang lolos.

Diantara berkas yang harus dipenuhi meliputi :

  1. legalisir ijazah dan transkrip nilai,
  2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
  3. Asli Kartu Tanda Pencari Kerja,
  4. Surat Keterangan Sehat,
  5. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari rumah sakit pemerintah,
  6. Fotocopy KTP,
  7. foto hitam putih 3×4,
  8. Nomor ujian asli,,
  9. Daftar riwayat hidup,
  10. Fotocopy akte kelahiran,
  11. Fotocopy NPWP,
  12. SK PTT dari awal dan
  13. Surat Pernyataan aktif melaksanakan tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Sebanyak 39 dokter, 13 dokter gigi dan 763 bidan yang lulus CPNS, tidak akan menerima gaji sebagai PTT terhitung 1 April 2017. Pasalnya, Kemenkes sudah menghapus status PTT. SK pengangkatan mereka sebagai CPNS terhitung Maret 2017.